Pusat Analisis Determinan Kesehatan (PADK) Kementerian Kesehatan RI

Reportase Forum Dialog Penyusunan Analisis Kebijakan
Peran Pemberdayaan Masyarakat Melalui Filantropi
untuk Pembangunan Kesehatan

Jakarta 2 - 4 September 2019


Dalam beberapa tahun terakhir, filantropi diketahui memiliki peran besar dalam pembangunan di berbagai sektor, termasuk kesehatan. Oleh karena itu, Pusat Analisis Determinan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengadakan forum dialog terkait filantropi khususnya dalam bidang kesehatan. Tujuan kegiatan ini untuk mendapatkan masukan terkait penyusunan dokumen analisis kebijakan peran pemberdayaan masyarakat melalui filantropi untuk pembangunan kesehatan. Rangkaian kegiatan ini diadakan pada 2 - 4 September 2019 bertempat di Hotel Ibis Jakarta Cawang. Forum ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan baik dari daerah maupun pusat. Peserta berasal dari Dinas Kesehatan Banten, Padang, Bali, Jabar, Makassar, Surabaya, Kudus, dan Bekasi, serta RSU Kudus, Dompet Dhuafa, dan Yayasan Haji Kalla. Sebagian besar peserta dari dinas kesehatan berasal dari bagian Promosi Kesehatan. Sementara itu, peserta yang berasal dari Kemenkes RI yang hadir diantaranya adalah perwakilan dari Direktorat Kesehatan Lingkungan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Kesehatan Keluarga, dan Kelompok Kerja (Pokja) Siklus Hidup.

Memasuki sesi diskusi, Kepala PADK memaparkan program - program yang sedang digeluti, yaitu analisis Program Indonesia Sehat diantaranya adalah Paradigma Sehat/Germas, Penguatan Layanan Kesehatan, dan JKN, khususnya terkait peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Latar belakang analisis ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang membuka peluang kepada masyarakat untuk berkontribusi secara aktif terhadap pembangunan kesehatan. Analisis dilakukan untuk melihat 7 sub sistem kesehatan nasional bagi program kesehatan di provinsi/kabupaten/kota. Sejauh ini belum ditemukan adanya kebijakan spesifik yang mendukung ketersediaan dana filantropi untuk sektor kesehatan. Telebih lagi posisi Indonesia yang memegang predikat sebagai negara paling dermawan di tingkat internasional. Tujuan dari analisis ini untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan lintas program.

Paparan berikutnya dilakukan oleh Analis Ahli Utama Kebijakan dimana beliau memberikan penjelasan bahwa filantropi pada dasarnya didorong oleh motivasi intrinsik untuk “memberi” jadi tanpa adanya ikatan regulasipun, para filantropis akan tetap memberi bantuan. Hal ini berbeda dengan konsep Corporate Social Responsibility (CSR) yang umumnya dikoordinasikan oleh Direktorat Promosi Kesehatan dan memang diatur oleh Undang - Undang. Namun, pemerintah beserta pemangku kepentingan terkait perlu memikirkan regulasi yang memudahkan kelompok filantropi agar lebih mudah dalam memberi khususnya untuk mengatasi kekurangan pendanaan yang terjadi di rumah sakit (misalnya pasien yang membutuhkan tindakan dengan biaya sangat tinggi namun mungkin tidak dijamin sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan).

Selanjutnya dilihat dari kaca mata peneliti, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD memaparkan bahwa filantropi diperlukan karena situasi ekonomi yaitu Gross Domestic Product (GDP) Indonesia yang meningkat tinggi tiap tahunnya, namun pendapatan dari pajak masih relatif kecil (tax ratio rendah). Padahal sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia bertumpu pada pajak (hampir 80%). Dapat disimpulkan bahwa kemampuan APBN Indonesia terbatas, ironisnya sektor kesehatan hampir sepenuhnya bertumpu pada APBN. Dengan rendahnya proporsi belanja kesehatan dari APBN yaitu hanya 3.2% yang berarti sektor kesehatan belum mendapat banyak manfaat dari pertumbuhan GDP. 

Implikasinya adalah anggaran kesehatan tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelayanan kesehatan yang tinggi. Sementara itu, muncul permasalahan di layanan kuratif yaitu defisit yang dialami JKN dibebankan kepada APBN. Sehingga, rumah sakit mengalami masalah dalam memberikan layanan dan beberapa diantaranya harus mencari pinjaman untuk menutup kekurangan dana yang belum diganti oleh BPJS Kesehatan (hal ini mengindikasikan bahwa banyak pihak yang belum menyadari bahwa filantropi merupakan alternatif pendanaan). Isu pada layanan preventif mengindikasikan bahwa kebutuhan untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) disinyalir besar meskipun biaya pastinya belum pernah dihitung. Prof. Laksono  juga menjelaskan bahwa terdapat dua kelompok filantropis, yaitu kelompok A yang menyumbang dalam nominal besar, tetapi jumlah pemberinya sedikit (Kementerian Luar Negeri mencatat sumbangan internasional, tetapi belum ada pencatatan data sumbangan domestik, termasuk CSR); dan  kelompok B yang menyumbang dalam nominal relatif kecil, tetapi jumlah pemberi banyak (seperti Dompet Dhuafa). Menanggapi antusiasnya filantropi kelompok B yang berimplikasi pada pesatnya pertumbuhan crowdfunding digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai membuat regulasi terkait crowdfunding.

Namun, ada temuan lain bahwa rumah sakit sebenarnya juga tidak mudah untuk menerima bantuan/donasi dikarenakan adanya stigma bahwa dengan menerima sumbangan, mengindikasikan rumah sakit mengalami ‘kemunduran’, ‘mengemis’, dan tidak sesuai dengan prinsip bisnis. Oleh karena itu, pemerintah beserta berbagai pemangku kepentingan di bidang kesehatan harus dapat mencari sumber inovasi pendanaan, tidak lagi bertumpu pada APBN, dan harus mengarah pada blended financing (APBN, APBD, dan dana masyarakat termasuk filantropi). Hal yang perlu digarisbawahi adalah filantropi bukanlah substitusi, melainkan komplementer dalam pembiayaan kesehatan di Indonesia. Filantropi dapat diarahkan pada demand side (membantu masyarakat yang tidak mampu membayar premi, membantu kebutuhan transportasi dan akomodasi untuk pasien dan keluarga pasien) dan supply side (membantu meringankan biaya investasi dan operasional rumah sakit serta pelengkap dana BPJS Kesehatan dan pemerintah).

Menanggapi paparan - paparan sebelumnya, perwakilan Rumah Sakit Umum (RSU) Kudus menyatakan bahwa potensi filantropi harus dimaksimalkan karena cukup mudah menggugah masyarakat untuk menyumbang. Sementara, perwakilan Dompet Dhuafa menambahkan bahwa Lembaga Filantropi Indonesia akan membentuk klaster kesehatan. Dompet Dhuafa mengestimasi potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 233 T yang dibagi dalam program promotif preventif (11 cabang di beberapa propinsi termasuk Papua, NTB, dan NTT), program kuratif (layanan klinik pratama sebanyak 19 klinik), program pemberdayaan masyarakat (sebagian besar berbasis di masjid). Promosi kesehatan menjadi fokus dari Dompet Dhuafa dan Filantropi Indonesia karena mereka merasa bahwa panggilan mereka adalah mengisi gap (isu yang kurang diperhatikan pemerintah). Dompet Dhuafa menegaskan bahwa pihaknya tidak menyalurkan dana ke supply side, melainkan ke demandside.

 Harmein Harun selaku konsultan sistem kesehatan dan kebijakan kesehatan menambahkan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengeluarkan Pedoman Kemitraan Multipihak. Harun juga menyarankan agar Kementrian Kesehatan RI harus membahas secara internal untuk memetakan program - program yang membutuhkan filantropi (berdasarkan lokus dan geografis) serta secara aktif  menawarkan program tersebut kepada para filantropis. Perlu diperhatikan bahwa filantropi umumnya melakukan donasi pada saat kebutuhan emergensi dan untuk survival, bukan untuk sustainabilitas. Selain itu, timbul kekhawatiran dari para penyumbang akan risiko adanya audit bagi lembaganya karena kecurigaan money laundering.

Perwakilan dari Dinas Kesehatan Bali juga turut memberikan komentar bahwa pihaknya telah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan organisasi masyarakat dan badan usaha, yang kebanyakan dari pihak badan usaha meminta proposal untuk melihat selling point - nya, namun sustainabilitasnya masih dipertanyakan. Dinas Kesehatan Bali melihat ada potensi dana sehat yang berasal dari swadaya masyarakat untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT), akan tetapi banyak kekhawatiran terkait legalitasnya (boleh tidaknya) karena takut dianggap pungutan liar. Mayoritas filantropis di wilayah kerjanya memberikan donasi dalam bentuk barang, bukan uang, dan sekali lagi, isu sustainabilitasnya juga belum bisa dipastikan.

Menambahkan beberapa komentar sebelumnya, perwakilan Dekanat Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK - KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan bahwa pelajaran yang dapat diambil adalah FK - KMK UGM harus mengidentifikasi dan memetakan aktivitas serta rencana ke depan (termasuk membuat proposal lengkap hingga DED, dengan dibantu oleh konsultan perencana). FK - KMK UGM kemudian mengelompokan proposal tersebut ke beberapa proposal yang lebih khusus sehingga bisa disesuaikan dengan minat para penyumbang. Dekanat FK - KMK juga menyebutkan bahwa FK - KMK UGM akan mengadakan “medical charity night” (dimana selebritis yang akan mengisi acara tersebut memberlakukan harga yang berbeda dengan tarif yang murni bisnis hiburan).

Selain itu, perwakilan Dinas Kesehatan Makassar menambahkan bahwa sudah ada Dewan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) yang berada di bawah naungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang membawahi semua dana CSR dan sudah memiliki program yang terencana, termasuk untuk Posyandu.

Selanjutnya, dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes, yang kini menjabat sebagai Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Utama Kemenkes RI turut memberikan paparan terkait pengalaman Indonesia dalam bidang CSR yang berbeda dengan filantropi, sehingga perlakuannya juga harus berbeda. Namun, Untung menegaskan perlunya integrasi, akuntabilitas, dan transparansi. Pemberi sumbangan juga membutuhkan kepastian bahwa sumbangannya dimanfaatkan secara benar. Selain itu, di Indonesia masih ada berbagai aturan untuk menerima sumbangan (seperti harus adanya kuitansi, pencatatan, dan sebagainya), sementara mungkin ada filantropis yang memberi tanpa mau adanya kuitansi atau pencatatan. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah boleh rumah sakit pemerintah menerima sumbangan pribadi dan sumbangan alat?

Pada akhir sesi diskusi hari pertama Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. menutup dengan memberikan saran perlunya ada pelatihan khusus untuk menjadi fundraiser serta perlu adanya advokasi (policy brief) dari Pusat Analisis Determinan Kesehatan untuk mendorong Provinsi/Kabupaten/Kota agar mempertimbangkan filantropi sebagai alternatif pembiayaan.

Hari kedua forum dialog ini diawali dengan presentasi Ir. Dina Agoes Soelistijani, M.Kes selaku Kasie Kemitraan Kesehatan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dasar hukum yang dipakai dalam presentasi Dina antara lain:

  1. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 9, pasal 50 , pasal 170
  2. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 4 ayat (1)
  4. Rencana Strategis Kemenkes 2015 - 2019: Jumlah Dunia Usaha yang memanfaatkan CSR di bidang kesehatan.
  5. PP RI No. 72 tahun 2012 Tentang SKN Pasal 6, Pelaksanaan SKN sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan kemitraan dan kerjasama LS
  6. Permenkes No. 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Pasal 16
  7. Inpres No.1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Sub Direktorat Advokasi dan Kemitraan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes RI memiliki salah satu indikator kinerja yaitu jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR bidang kesehatan (Renstra 2015 - 2019). Beliau juga menegaskan poin penting dari kemitraan yaitu harus ada kontribusi, komitmen untuk saling akuntabel, dan menciptakan kegiatan bersama. Prinsip dari kemitraan antara lain adalah equity (menghasilkan respect), transparansi (menghasilkan trust), ada mutual benefit (menghasilkan sustainability). Berikut merupakan perbedaan dari CSR dan filantropi:

CSR

Filantropi

Diperhitungkan sebelum profit

Diperhitungkan setelah profit

Terprogram, dapat berkelanjutan

Bersifat sporadis, temporer, dan tematik

Berkaitan dengan core business perusahaan

Tidak berkaitan dengan core business perusahaan

Langkah menggalang kemitraan menurut Dina, antara lain: menyusun gagasan, mengidentifikasi calon mitra, merumuskan tujuan, peran, dan kesepakatan, merumuskan rencana kerjasama, melaksanakan kerjasama, dan monitoring evaluasi.

Paparan kedua diberikan oleh Dr. Dhahana Putra yang menjabat sebagai Direktur Perancangan Peraturan Perundang - Undangan. Dhahana menjelaskan bahwa filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan (Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pasal 1 angka 9). Menurut Dhahana terdapat beberapa permasalahan terkait filantropi di Indonesia seperti belum adanya peraturan perundang - undangan tentang filantropi yang khusus, substansi pengaturan tentang filantropi yang luas, subjek filantropi yang tidak jelas, kewenangan filantropi, berbagai macam pengertian filantropi, mekanisme penyaluran dana filantropi (perijinan), dan laporan pertanggungjawaban. Peraturan yang sedikit berhubungan dan sudah ada yaitu UU Organisasi Masyarakat (Ormas) yang menjelaskan bahwa ormas yang berberbadan hukum (terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM), atau tidak berbadan hukum (tercatat di BIN).

Pembicara ketiga adalah perwakilan dari JAPFA Foundation yang membahas “Nutrition Improvement Program”. Misi JAPFA Foundation dalam mengatasi stunting berfokus pada remaja putri, ibu hamil, bawah dua tahun (Baduta), dan anak usia sekolah dasar, dengan melakukan pendekatan 5W 1 H. Penjabaran dari pendekatan tersebut adalah Why (problem tree analysis), What (theory of change program), How (Logical framework, impact measurement), When (timeline), dan Who (stakeholder mapping). Fokus dari pogram peningkatan gizi JAPFA Foundation antara lain nutrition education (dengan porsi 45% atau sebesar Rp 2 M), nutrition research and cooperation (dengan porsi 6% atau sebesar Rp 243 juta), nutrition social enterprise and partnership (dengan porsi 49% atau sebesar Rp 2.1M). JAPFA Foundation juga berinvestasi pada start up yang berkaitan dengan bidang nutrisi. JAPFA Foundation memberikan beberapa masukan terkait perkembangan filantropi ke depan:

  1. Database di pemerintah pusat harus disusun dan di - update mengenai siapa yang bergerak di bidang apa dan dimana.
  2. Pemerintah harus bisa mengidentifikasi dimana kebutuhannya dan dimana kemitraan bisa dilakukan (dan kemitraan harus menyepakati manfaat yang dikejar, risiko yang ditanggung bersama, dan indikator yang disepakati bersama).
  3. Pemerintah daerah harus memiliki kapasitas untuk monev.
  4. Perlu ada forum komunikasi lintas sektor untuk koordinasi.
  5. Kemudahan proses perijinan.
  6. Pemerintah harus memahami bahwa peran swasta adalah untuk melengkapi, bukan menggantikan (jadi, artinya, peran swasta bukan untuk memberi MP-ASI ataupun barang, konsep yang sesuai adalah social investment).

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi, beberapa peserta menanggapi dengan memaparkan masalah yang sering dihadapi yaitu pihak pemerintah tidak tahu dimana mencari perusahaan dan yayasan yang ingin berkontribusi, sementara pihak perusahaan dan yayasan tidak tahu program apa yang membutuhkan bantuan. Bagi perusahaan dan yayasan yang aktif, mereka mendatangi dinas kesehatan untuk mencari tahu isu - isu prioritas dan mengidentifikasi dimana mereka bisa berkontribusi. Salah satu hal yang diamati pihak perusahaan dan yayasan adalah pihak akademisi dan perguruan tinggi biasanya menyusun rencana dan pendekatan yang ingin dilakukan, kemudian menyampaikan ke dinas kesehatan, padahal seharusnya rencana dan pendekatan disusun bersama - sama dari awal. Regulasi mekanisme filantropi diperlukan untuk menghindarkan praktek money laundering, tetapi perlu diperhatikan sejauh mana UU akan mengatur, mengingat filantropi terdiri dari berbagai kelompok, yaitu filantropi individual, yang biasanya sulit/tidak mau diatur, termasuk yang dilakukan secara online dan filantropi yang disalurkan melalui yayasan/lembaga.

Reporter: Team PKMK FK-KMK UGM

 

About Us

Pengembangan filantropis di sector kesehatan, memerlukan pendekatan dimana filantrofis dikaji secara ilmiah dan menjadi bagian system pembiayaan. Secara akademisi, konsep dan teori filantropis di sector kesehatan perlu dikaji, diteliti, dan disebarkan secara luas ke seluruh Indonesia

Connet With Us